Tingkat kemiskinan di Kota Solo pada tahun 2025 tercatat menurun menjadi 7,69 persen atau sekitar 40.080 jiwa. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 8,31 persen atau 43.280 jiwa.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) itu disambut dengan penuh optimisme oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo. Lembaga tersebut kini mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat langkah-langkah pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Bengawan.
“Kabar baik, data dari BPS sudah keluar. Tahun 2024 tingkat kemiskinan di Solo sebesar 8,31 persen, dan alhamdulillah tahun ini turun menjadi 7,69 persen. Semoga ini menjadi pemacu bagi sinergi lintas OPD yang saat ini sedang kami susun strateginya untuk intervensi,” ujar Ketua TKPKD Solo, Astrid Widayani, saat ditemui wartawan pada Kamis (30/10/2025).
Astrid menegaskan, program penanggulangan kemiskinan harus dijalankan sebagai gerakan kolektif, bukan hanya tanggung jawab satu atau dua OPD saja.
“Dulu program ini dimandatkan kepada satu OPD induk, yaitu Dinas Sosial di bawah Kemensos. Namun sekarang kami ingin menjadikannya gerakan bersama. Setiap OPD dan seluruh program yang dijalankan di Solo diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejauh ini program penanganan kemiskinan difokuskan pada wilayah-wilayah padat dan permukiman kumuh. Beberapa kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari, seperti Gilingan dan Nusukan.
“Kawasan kumuh banyak ditemukan di Banjarsari, salah satunya Gilingan. Fokus kami adalah memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH), menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR, serta memperkuat bantuan sosial dan jaminan sosial,” ungkap Astrid.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh intervensi tersebut harus dilakukan secara merata dan tepat sasaran. TKPKD tengah menjalankan program konsolidasi data dari tiga OPD — Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) — untuk membentuk data induk kesejahteraan yang bisa menjadi acuan seluruh OPD dalam merancang kebijakan dan program sosial.
Berdasarkan laporan BPS 2025, angka kemiskinan di Kota Solo terus menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir, baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.